Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah<\/p>\n
Jakarta, 21
\nJuli 2026 \u2013 BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan
\nsertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan
\nperumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut
\ndisampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan
\nPermukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan
\nNasional (ATR\/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota
\nBandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Dalam rapat
\ntersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor
\nsebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat
\nakses terhadap pembiayaan perumahan. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan
\npenyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang
\ndirencanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa
\nTimur.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Komisioner
\nBP Tapera menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu
\nfondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat.
\nDengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang
\nyang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang
\ndisiapkan pemerintah.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
“Sinergi
\nantarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap
\npembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem
\npembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat
\nmemiliki rumah layak huni,” ujar Komisioner BP Tapera.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
BP Tapera
\nmenyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi
\ntanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hasil verifikasi, masih
\nterdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat.
\nPemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari
\nagenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Dalam rapat juga
\ndisepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP,
\nKementerian ATR\/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS). SEB tersebut akan menjadi
\npedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk
\npenyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta
\npendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
BP Tapera
\nmendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai
\ndasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan
\nlebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk
\nmemastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara
\noptimal.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Selain membahas
\npercepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan
\nmelalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang
\nperumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan
\nkawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Menteri PKP
\nmenegaskan bahwa percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu
\nmelalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait.<\/p>\n
“Kita harus
\nmembangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus
\ndipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses
\nyang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga
\nharus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi
\nmasyarakat,” tegas Menteri PKP.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Dalam kesempatan
\nyang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian
\npersoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun
\nsederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian
\naspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian
\nvertikal di kawasan perkotaan.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
Sebagai
\ntindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data
\ncalon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta
\nmembentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10
\nAgustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera
\nmenegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku
\nkepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan
\nperumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan
\nRendah.<\/p>\n