Sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan nasional, BP Tapera terus mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau. Melalui pengelolaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BP Tapera berkomitmen menghadirkan pembiayaan perumahan yang tepat sasaran sekaligus mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah.<\/p>\n
Jakarta, 23 Juli 2026 \u2013 Komisioner BP Tapera Heru Pudyo
\nNugroho mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar
\nSirait dalam pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar
\nPandjaitan di Jakarta, Kamis (23\/7). Pertemuan tersebut membahas penguatan
\nekosistem perumahan nasional melalui integrasi data, pemanfaatan teknologi
\ninformasi, penyusunan regulasi, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor untuk
\nmendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat.<\/p>\n
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait
\nmenyampaikan bahwa penguatan teknologi informasi dan sinkronisasi data menjadi
\nsalah satu fokus utama dalam pembenahan sektor perumahan. Integrasi data dengan
\nBadan Pusat Statistik (BPS) diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih
\nakurat sehingga berbagai program perumahan dapat disalurkan secara lebih
\nefektif dan tepat sasaran. “Kami berdiskusi mengenai penguatan teknologi
\ninformasi, sinkronisasi data dengan BPS, serta penyusunan regulasi agar seluruh
\nekosistem perumahan dapat berjalan lebih terintegrasi, transparan, cepat, dan
\ntepat sasaran dalam melayani masyarakat,” ujar Maruarar.<\/p>\n
Maruarar menjelaskan, Kementerian PKP juga tengah menyusun
\nUndang-Undang Perumahan yang akan mengintegrasikan berbagai aspek dalam
\npenyelenggaraan perumahan, mulai dari penyediaan data, lahan, pembiayaan,
\nhingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, masukan dari
\nKetua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan
\nkebijakan tersebut agar mampu mendukung pembangunan sektor perumahan secara
\nberkelanjutan.<\/p>\n
Selain membahas penguatan data dan regulasi, Maruarar juga
\nmenyampaikan pentingnya optimalisasi pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan
\nperumahan rakyat. Kementerian PKP terus berkoordinasi dengan Kementerian
\nAgraria dan Tata Ruang\/Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN), Satgas Penertiban
\nKawasan Hutan (PKH), serta kementerian dan lembaga terkait agar aset negara
\nyang memiliki potensi dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan
\nmasyarakat. Menurutnya, berbagai skema, termasuk kerja sama dengan sektor
\nswasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terus dikaji
\nuntuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.<\/p>\n
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga menegaskan
\nkomitmennya untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor perumahan.
\nKementerian PKP akan terus mengawal berbagai pengaduan masyarakat terkait
\nproyek perumahan melalui penyelesaian yang melibatkan pengembang, konsumen,
\nserta instansi terkait guna menghadirkan solusi yang adil, transparan, dan
\nmemberikan kepastian hukum bagi masyarakat.<\/p>\n
Sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan nasional,
\nBP Tapera terus mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas
\nakses masyarakat terhadap rumah layak dan terjangkau. Melalui pengelolaan
\nFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), BP Tapera berkomitmen
\nmenghadirkan pembiayaan perumahan yang tepat sasaran sekaligus mendukung
\npercepatan Program Tiga Juta Rumah.<\/p>\n
Hingga 23 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP yang dikelola
\nBP Tapera telah mencapai 111.537 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar
\nRp13,9 triliun. Penyaluran tersebut didukung oleh 37 bank penyalur, 21 asosiasi
\npengembang, serta 11.893 pengembang yang membangun rumah di 9.841 perumahan
\nyang tersebar di 35 provinsi dan 384 kabupaten\/kota di seluruh Indonesia.
\nCapaian tersebut mencerminkan komitmen BP Tapera dalam memperkuat ekosistem
\npembiayaan perumahan nasional guna mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan
\nberkelanjutan bagi masyarakat.<\/p>\n