{"id":49562,"date":"2026-08-15T15:02:15","date_gmt":"2026-08-15T06:02:15","guid":{"rendered":"https:\/\/pacificposts.com\/?p=49562"},"modified":"2026-08-15T15:02:15","modified_gmt":"2026-08-15T06:02:15","slug":"dpr-telah-rampungkan-28-undang-undang-ruu-perampasan-aset-dapat-atensi-perkuat-substansi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pacificposts.com\/?p=49562","title":{"rendered":"DPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi"},"content":{"rendered":"

PARLEMENTARIA, <\/b>Jakarta<\/a> <\/b>– Ketua DPR RI<\/a> Dr. (H.C.) Puan<\/a> Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang<\/a> harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat<\/a>. Menurutnya, kualitas legislasi<\/a> tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang <\/a>yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan rakyat.<\/p>\n

Hal tersebut disampaikan Puan<\/a> saat memimpin Rapat Paripurna<\/a> Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen<\/a>, Senayan, Jakarta<\/a>, Jumat (14\/8\/2026). Rapat tersebut menandai dimulainya tahun ketiga masa bakti DPR RI<\/a> periode 2024-2029 dan dihadiri Presiden<\/a> RI Prabowo<\/a> Subianto yang menyampaikan pengantar RUU<\/a>\u00a0APBN<\/a> Tahun Anggaran 2027<\/a> beserta Nota Keuangan<\/a> dan dokumen pendukung lainnya.<\/p>\n

“Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI<\/a> Periode 2024\u20132029,” kata Puan<\/a> dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta<\/a>, Jumat (14\/8\/2026).<\/p>\n

Memasuki tahun ketiga masa bakti, lanjutnya, Puan<\/a> mengatakan bahwa harapan masyarakat<\/a> terhadap DPR RI<\/a> semakin besar. Maka dari itu, DPR<\/a> perlu memperkuat kinerja, menyerap aspirasi, dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.<\/p>\n

“Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi<\/a> rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.<\/p>\n

Dalam fungsi legislasi<\/a>, Puan<\/a> menyampaikan DPR RI<\/a> bersama Pemerintah<\/a> telah menyelesaikan 28 RUU<\/a> menjadi undang-undang<\/a> sejak masa sidang pertama 2024 hingga masa sidang terakhir. Rinciannya, tiga UU oleh Komisi I<\/a>, 10 UU oleh Komisi II<\/a>, tiga UU oleh Komisi III<\/a>, dua UU oleh Komisi VI<\/a>, masing-masing satu UU oleh Komisi VII<\/a> dan Komisi VIII<\/a>, serta masing-masing dua UU oleh Komisi XI<\/a> dan Komisi XIII<\/a>.<\/p>\n

“Badan Legislasi<\/a> sebanyak 3 Undang Undang, Panitia Khusus sebanyak 1 Undang-Undang<\/a>,” imbuh Puan<\/a>.<\/p>\n

Pada Masa Persidangan I ini, DPR RI<\/a> bersama Pemerintah<\/a> akan memfokuskan pembahasan 14 RUU<\/a> pada tahap Pembicaraan Tingkat I. DPR<\/a> juga akan melanjutkan penyusunan 43 RUU<\/a>, termasuk RUU<\/a> tentang Perampasan Aset<\/a> yang masih dalam tahap penjaringan aspirasi<\/a> publik.<\/p>\n

“RUU<\/a> tentang Perampasan Aset<\/a>, masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat<\/a> yang bermakna atau meaningful participation<\/i>, sehingga dapat memperkuat substansi Undang-Undang<\/a> tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat,” jelasnya.<\/p>\n

Puan<\/a> menekankan pembentukan undang-undang<\/a> harus tetap melalui proses yang terbuka dan melibatkan masyarakat<\/a>. Menurutnya, dinamika politik<\/a> dalam pembentukan UU merupakan hal yang wajar, baik antarfraksi, antara DPR<\/a> dan Pemerintah<\/a>, maupun dalam mengakomodasi aspirasi<\/a> masyarakat<\/a>.<\/p>\n

\u201cTitik temu yang menegaskan Kehadiran Negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari Undang-Undang<\/a> tersebut,\u201d tukasnya.<\/p>\n

Ia menegaskan, DPR RI<\/a> dan Pemerintah<\/a> berkomitmen membentuk UU sesuai amanat konstitusi, membuka partisipasi masyarakat<\/a> yang bermakna, serta memperhatikan kebutuhan hukum<\/a> nasional dan legitimasi sosial<\/a>, politik<\/a>, serta ekonomi<\/a>.<\/p>\n

\u201cSerta tidak terdapat tumpang tindih antar Undang-Undang<\/a> dan\/atau kewenangan aparatur negara,” lanjut perempuan<\/a> pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR<\/a>\u00a0RI\u00a0itu.<\/p>\n

Dari fungsi pengawasan, Puan<\/a> mengatakan DPR RI<\/a> akan terus memastikan kinerja Pemerintah<\/a> memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian kasus hukum<\/a>, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah<\/a>, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja<\/a> migran dan pekerja<\/a> transportasi<\/a> daring, serta antisipasi kebakaran<\/a> hutan<\/a> dan lahan<\/a>.<\/p>\n

\u201cAntara lain penyelesaian berbagai kasus hukum<\/a>, relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah<\/a>, perluasan kesempatan kerja serta pelindungan terhadap pekerja<\/a> migran dan transportasi<\/a> online, antisipasi kebakaran<\/a> hutan<\/a> dan lahan<\/a> serta dampak kemarau panjang<\/a> terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian<\/a>,\u201d papar Puan<\/a>.<\/p>\n

“Kemudian, evaluasi<\/a> tata kelola anggaran<\/a> dan penyelenggaraan pendidikan<\/a> nasional, dan penciptaan iklim<\/a> investasi<\/a> yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, PHK<\/a>, serta akses Pelayanan<\/a> BPJS Kesehatan<\/a>,” sambungnya.<\/p>\n

Sementara itu, dalam fungsi diplomasi parlemen<\/a>, Puan mengatakan DPR RI<\/a> terus berupaya memperkuat politik<\/a> luar negeri Indonesia. Salah satunya melalui penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA<\/a> Caucus secara hybrid pada 22 Juli 2026.<\/p>\n

“Pada tanggal 22 Juli 2026, DPR RI<\/a> telah sukses menjadi tuan rumah<\/a> penyelenggaraan Sidang ke-17 AIPA<\/a> Caucus secara hybrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerja Sama<\/a> di Asia Tenggara,” jelas Puan<\/a>.<\/p>\n

“DPR RI<\/a>\u00a0dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian<\/a> yang inklusif dan kolaborasi parlemen<\/a> antarnegara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik<\/a> dan geo-ekonomi<\/a> yang lebih baik bagi semua,” tambah mantan Menko PMK tersebut.<\/p>\n

Dalam rapat paripurna<\/a> tersebut, Presiden<\/a> Prabowo<\/a> menyampaikan pengantar RUU<\/a> APBN<\/a> Tahun Anggaran 2027<\/a> beserta Nota Keuangan<\/a> dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar pembahasan RAPBN 2027<\/a> antara DPR RI<\/a> dan Pemerintah<\/a>.<\/p>\n

Rapat Paripurna<\/a> Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 merupakan bagian dari rangkaian Sidang Tahunan<\/a> MPR<\/a> RI dan Sidang Bersama<\/a> DPR RI<\/a>–DPD<\/a> RI. Puan<\/a> kemudian secara resmi membuka masa persidangan di hadapan Presiden<\/a> Prabowo<\/a>.<\/p>\n

\u201cDengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama Pimpinan DPR<\/a> RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat, 14 Agustus 2026 sampai dengan Senin, 9 November 2026,\u201d ucap Puan<\/a>.<\/p>\n

Adapun Puan<\/a> juga menyampaikan selamat bekerja dan mengingatkan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat<\/a> kepada seluruh anggota DPR RI<\/a>.<\/p>\n

\u201cMarilah kita, DPR RI<\/a>, pada masa persidangan I ini, dapat menghasilkan Kebijakan-kebijakan Negara yang dapat melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat, dan ikut serta dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik,\u201d pungkasnya. (hal\/rdn)<\/a><\/p>\n

Press Release juga sudah tayang di VRITIMES<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas legislasi tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49563,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"https:\/\/imagedelivery.net\/H6_s_Eb_ylTWnSEV3HlmYQ\/prd\/65e46f9a-9ce2-4053-8d8b-31913cd85f31\/public","fifu_image_alt":"DPR Telah Rampungkan 28 Undang-Undang, RUU Perampasan Aset Dapat Atensi Perkuat Substansi","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-49562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-indonesia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=49562"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49562\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/49563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=49562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=49562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pacificposts.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=49562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}